Organda Minta Pemkot Bandung Tindak Tegas Angkutan Omprengan

Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Bandung meminta Pemkot Bandung segera menindak tegas angkutan jalur tengah (omprengan). Mengingat banyak pihak yang dirugikan dengan keberadaan angkutan tak berizin alias ilegal tersebut.
Ketua Organda Kota Bandung, Neneng Zuraeda menilai tindakan yang dilakukan Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil sudah benar. Pasalnya selama belasan tahun ankutan omprengan sudah meresahkan pengusaha angkutan kota (angkot) resmi.
Neneng mengaku telah menyatakan sikap secara tertulis mendukung pemerintah dalam upaya penghentian bisnis ilegal itu. Sebelum bisnis serupa semakin berkembang dan membuat pengusaha angkutan resmi semakin terpuruk.
“Teman-teman kita jelas kalah bersaing dari segi penghasilan, mereka lebih murah ongkosnya. Kita kan bayar pajak retribusi, sedangkan mereka enggak,” ungkap Neneng dalam konfrensi pers di BMC Cafe, Jalan Aceh Kota Bandung, Selasa (22/3/2016).
Menurutnya tindakan yang dilakukan Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil bisa menjadi trigger perbaikan sektor transportasi. Pasalnya dalam menertibkan angkutan ilegal ini butuh ketegasan serta komitmen dari berbagai pihak.
“Pelayanan angkutan omprengan tak memiliki prosedural resmi, seperti pajak, izin, badan hukum, dan melabrak rute-rute operasi selama ini,” tegas dia
Adapun sejumlah lokasi trayek angkutan umum ilegal yang diminta ditertibkan diantaranya Terminal Leuwi Panjang, Stasiun Kereta Api, Bandara Husein Sastranegara, Terminal Cicaheum, Alun-alun Bandung, Jalan Djundjunan dan Pintu Tol Pasteur, Pintu Tol Pasirkoja, Mohamad Toha dan sebagainya.
“Keluhan bukan saja dari kami pelaku bisnis, karena tak sedikit kami menemukan upaya paksaan dari sopir omprengan terhadap calon penumpang. Bahkan para pekerja dalam bisnis angkutan umum resmi pun pernah jadi sasaran kekerasan mereka,” tutur Neneng.
Organda Kota Bandung, kata dia, membawahi tiga koperasi yakni Kobanter, Kopamas, dan Kobutri. Tiga koperasi itu memilik 5521 ankot yang melayani 38 trayek yang telah ditentukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung.
Ketiga koperasi pun mendukung langkah Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil dalam menindak angkutan ilegal tersebut. Termasuk di dalamnya pengusaha Taxi dan Perum Damri.
Ketua Kopamas, Budi Kurnia, masih beroperasinya bisnis ilegal tersebut tentu sangat mengganggu pelaku usaha angkutan yang telah menempuh berbagai persyaratan izin dan prosedur. Bahkan akibat masih suburnya layanan omprengan, pendapatan pengusaha resmi menurun hingga 40 persen.
“Semenjak kendaraan itu beroperasi, sekitar 2000-an lebih, pendapatan kami menurun hingga 40 persen,” tutur Budi Kurnia, Sekertaris Kopamas.
Salah satu titik pengeteman omprengan itu yakni di perempatan Jalan Pasirkaliki- Djunjunan, adapun trayek layanan angkutan yakni Jurusan Padalarang – Pasteur. Dorongan untuk menghentikan bisnis omprengan, menurutnya bukan saat ini saja, karena upaya serupa telah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya.
“Tentu ini bukan hari pertama kami menyuarakan hal seperti ini, bahkan beberapa tahun lalu, anggota saya pernah kena pukulan mereka (pekerja omprengan). Untuk itu kami mendukung pemkot melakukan penertiban terhadap bisnis omprengan,” ujar Budi.

Sumber:galamedia.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s